BANGKOK – Setelah memenangi pemilu Thailand, Partai Kekuatan Rakyat (PPP) segera memberi amnesti kepada mantan PM Thaksin Shinawatra.
Selain itu,PPP juga bertekad membersihkan nama baik Thaksin yang sedang menghadapi tuntutan pidana korupsi oleh pemerintahan junta militer jika berhasil membentuk pemerintahan koalisi. Berdasarkan hasil tidak resmi terakhir, PPP – partai loyalis Thaksin setelah Thai Rak Thai (TRT) resmi dibubarkan– meraih 232 dari total 480 kursi dalam pemilu parlemen Minggu (23/12) lalu.
Hasil tersebut merupakan tamparan keras bagi jenderal-jenderal militer yang mengudeta Thaksin pada September 2006. ”Jika memungkinkan, saya akan memberi amnesti kepada Thaksin yang dilarang berpolitik selama lima tahun. Saya akan melakukan langkah-langkah lain untuk membersihkan nama Thaksin,” kata Pemimpin PPP Samak Sundaravej, 72, menunjukkan dukungannya kepada Thaksin. Dengan kemenangan PPP, Thaksin menjadi salah satu dari sejumlah nama yang populer untuk dicalonkan sebagai PM baru Thailand. Namun Thaksin terganjal aturan undang-undang yang mengharuskan kandidat PM duduk sebagai anggota parlemen.
Padahal saat ini Thaksin masih dilarang berpolitik bersamaan dengan pembubaran partainya (TRT) oleh pengadilan junta militer. Meski demikian, Thaksin diperkirakan akan bermain di belakang pemerintahan koalisi yang dipimpin PPP. Saat ini Samak adalah kandidat PM terkuat. Dia adalah politisi kawakan sayap ultra-kanan yang saat ini sedang naik daun setelah menjadi pembawa acara masak di televisi. Samak merupakan mantan Wali Kota Bangkok dan enam kali masuk kabinet. Samak juga telah menegaskan posisinya untuk menjadi PM baru Thailand.
”Saya akan memastikan sebagai PM. Jika PPP tidak dapat membentuk sebuah pemerintahan sendiri, kami akan menjalin koalisi. Tentu saya siap memimpin sebuah koalisi,” tegasnya. Selain Samak, Abhisit Vejjajiva, 43, Pemimpin Partai Demokrat yang anti- Thaksin, juga diunggulkan. Pria lulusan Eton dan Oxford University itu merupakan bintang film yang tampan. Dia menjadi anggota parlemen termuda pada usia 27 tahun. Banharn Silpa-Archa, 75, Pemimpin Partai Chart Thai,juga masuk dalam nominasi kandidat PM baru.
Dia terkenal sebagai politisi yang licin.Namun dia dituduh terlibat korupsi dan salah urus ekonomi saat menjadi PM pada 1995–1996. Analis menilai, belum diketahui pasti siapa yang akan menjadi PM Thailand yang baru karena pembentukan koalisi baru dilakukan setelah hasil pemilu secara resmi diumumkan Komisi Pemilu. Sementara itu, PPP mengklaim memiliki cukup dukungan dari partai- partai lain untuk membentuk sebuah pemerintahan koalisi.Namun klaim itu ditanggapi skeptis oleh rival utamanya,Partai Demokrat. ”Partai-partai lain telah sepakat membentuk koalisi yang akan memberi kami lebih dari setengah kursi di parlemen. Kini kami akan menunggu Komisi Pemilu meratifikasi hasilnya.
Ketika itu diratifikasi, kami akan bergerak maju membentuk pemerintahan,” ungkap Sekretaris Jenderal PPP Surapong Suebwonglee kemarin. Hasil tidak resmi menunjukkan PPP meraih 232 dari 480 kursi di parlemen majelis rendah.Jumlah tersebut hanya membutuhkan sedikit kursi lagi untuk memenuhi mayoritas absolut yang diperlukan untuk membentuk pemerintahan sendiri. PPP yang berjanji membawa Thaksin kembali dari pengasingan di Inggris itu kini telah mulai mendekati partai-partai lain yang dapat diajak berkoalisi. Surapong menolak menjelaskan nama partai-partai yang bersedia bergabung dalam koalisi.
”Nama-nama partai politik yang akan bermitra dengan PPP hanya kami umumkan setelah 3 Januari, saat Komisi Pemilu diperkirakan akan mengesahkan hasil pemilu,” kata Surapong. Namun pernyataan Surapong itu ditanggapi skeptis oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Suthep Thueksuban. ”Klaim PPP itu akan dapat dipertanggungjawabkan hanya ketika seluruh pemimpin partai yang terlibat koalisi dengannya memublikasikan sikap mereka dalam konferensi pers bersama,” ungkapnya. Partai Demokrat yang menduduki posisi kedua dengan 165 kursi telah menolak bekerja sama dengan PPP untuk membentuk pemerintahan. Sisa 83 kursi di parlemen terbagi di antara lima partai minoritas lain.
Satu partai telah menolak berkoalisi dengan PPP,tapi tiga partai lain ada kemungkinan menjadi bagian koalisi PPP.Ketiga partai tersebut selalu menjadi koalisi Partai TRT yang dulu dipimpin Thaksin. Partai kelima, Chart Thai, diperkirakan memiliki peluang bergabung dengan PPP. Partai tersebut dikenal sebagai ”belut” karena sejarah aliansinya didasarkan pada kecenderungan politik yang ada dibandingkan ideologi. Chart Thai dalam pemilu itu memperoleh 37 kursi. Juru bicara PPP Kuthep Saikrajang menyatakan bahwa partainya telah melobi Chart Thai dan partaipartai kecil lain. Meski PPP telah optimistis dapat membentuk pemerintahan, PPP menghadapi sejumlah tantangan berupa diskualifikasi kandidat- kandidatnya jika terbukti melakukan pelanggaran pemilu seperti pembelian suara.
Ketua Komisi Pemilu Sodsri Sathayatham menyatakan kemungkinan diskualifikasi atas beberapa kandidat pemenang. ”Sedikitnya 24 pemenang dapat didiskualifikasi jika terbukti.Jumlah tersebut bisa bertambah,” katanya. Komisi Pemilu akan menggelar pertemuan pada Rabu (26/12) untuk memulai penyelidikan.Investigasi itu dilakukan setelah ada ratusan keberatan atas pembelian suara dan pelanggaran undangundang pemilu lain. Tidak dijelaskan dengan terperinci kandidat dari partai mana saja yang terlibat dalam pelanggaran tersebut. PPP mendapat banyak dukungan dari wilayah perdesaan di utara dan timur laut di mana programprogramThaksin, seperti pelayanan kesehatan dan dana pembangunan desa,meraih simpati publik.
Partai Demokrat meraih dukungan terkuat di Bangkok tempat gerakan kudeta terhadap Thaksin berpusat. Dari 39 partai yang berkompetisi, hanya tujuh partai yang mendapatkan kursi parlemen.Sekitar 70% dari 45 juta pemilih yang memiliki hak suara berpartisipasi untuk memilih 5.000 kandidat.
Analis mencium kemungkinan konflik di masa depan. ”Jika PPP berkuasa, akan ada ketegangan dan konflik karena kurang mendapat dukungan dari penduduk perkotaan,” ungkap Nakarin Mektrairat, Dekat Fakultas Ilmu Politik di Thammasat University. Sementara itu, PPP mencoba meyakinkan pelaku pasar dengan berjanji akan menghapus kontrol pasar modal jika berhasil membentuk pemerintahan. Desember tahun lalu,Bank Sentral Thailand memberlakukan pembatasan investasi minimal satu tahun dan kepemilikan perusahaan maksimal 30%. (AFP/AP/syarifudin)
Thaksin Segera Diberi Amnesti
